PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR RI

  

1.           Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di kantor imigrasi);

2.           Melampirkan berkas asli dan foto kopi identitas diri, antara lain ;

§         Kartu Tanda Penduduk (KTP);

§         Akte Kelahiran (KK) dan atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

§         Surat Kawin/Akte Nikah bagi yang telah menikah;

3.           Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI;

4.           Surat ganti nama (jika direncanakan akan dilakukan perubahan atau pergantian nama)

5.           Rekomendasi tertulis dari atasan atau pimpinan bagi mereka yang bekerja sebagai PNS, karyawan BUMN, TNI/Polri atau Karyawan Swasta;

6.           Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

 

B.          PERSYARATAN  UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR (DIBAWAH 17 TAHUN)

1.           Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di kantor imigrasi);

2.           Melampirkan berkas asli dan fotokopi identitas diri, antara lain;

• akte lahir;
• KTP orang Tua;
• Kartu Keluarga;
• STTB/Ijazah, atau Akte Lahir Orang Tua;
• Surat Kawin/Nikah Orang Tua;
• Foto Kopi Paspor Orang Tua yang masih berlaku;

3.           Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI;

4.           Melampirkan surat pernyataan tertulis materai Rp 6000 dari Orang Tua.

5.           Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

Prosedur Penyelesaian Permohonan Paspor Sistem Foto Terpadu Berbasis Biometrik

Ditulis oleh Admin

Kamis, 23 April 2009

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PASPOR SISTEM FOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK   1.           Pemohon menyerahkan berkas ke Konter yang telah ditetapkan; 2.           Petugas menerima dan melakukan pemeriksaan berkas; 3.           Petugas melakukan Pemberian Nomor File dan Mengambil Berkas Lama; 4.           Petugas melakukan Pemeriksaan Cekal, dan melakukan Pemberian nomor Screaning; 5.           Petugas melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf persetujuan; 6.           Petugas melakukan wawancara dengan pemohon; 7.           Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) ; 8.           Petugas melakukan registrasi foto biometrik, foto, fingerprint scanning; 9.           Petugas melakukan verifikasi data biometrik; 10.       Petugas melakukan pencetakan paspor; 11.       Petugas melakukan proses penyelesaian dan penandatanganan paspor oleh pejabat berwenang; 12.       Petugas menyerahkan buku paspor kepada pemohon.

Read more »

TUGAS MATA KULIAH HUKUM KEIMIGRASIAN ANALISIS TERHADAP PASPORT

4

Keimigrasian atau perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain telah terjadi sejak beribu-ribu tahun lalu, namun memang baru ada pengaturannya baru berpuluh tahun saja karena perpindahan orang tersebut perlu diadakan pencatatan secara hukum karena seseorang hanya boleh menetap dan menjadi warga negara di satu negara saja.

Dalam UU no 3 tahun 1992 menyatakan :

Pasal 2

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia.

BAB II

MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan.

Pasal 4

(1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.

(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

Pasal 5

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

(2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta. tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 7

(1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

a. orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa;

b. orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;

c. kapten atau nakhoda dan, awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;

d. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi dari uraian Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 UU no 3 tahun 1992 mengijinkan setiap orang warga negara untuk masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia,namun juga mewajibkan setiap orang memilki Surat Perjalanan dan Visa.

Dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan tentang definisi Surat Perjalanan :

“Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.”

Dan tentang Visa juga di definisikan dalam Pasal 1 angka 7, yaitu :

“ Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”

Bagian –bagian dari Surat Perjalanan atau Passport, yaitu :

1. Identitas Pemilik atau pemegang Passport

            Dalam Passport ada identitas negara yang mengeluarkan atau dengan kata lain asal negara dari pemegang Passport, yaitu : Republic of Indonesia atau Republik Indonesia. Pada halaman tersebut terdapat identitas dari pemilik Passport, antara lain :

a. Jenis atau tipe Passport : apakah Passport tersebut adalah Passport perjalanan, Passport ijin tinggal sementara dalam rangka bekerja, belajar, atau ijin tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

b. Kode negara / Country code : IDN untuk Indonesia, MAL untuk Malaysia, USA untuk Amerika Serikat dan lain sebagainya.

c. Nama Lengkap Pemegang Passport

d. Tanggal Lahir Pemegang

e. Tempat lahir Pemegang

f. Tanggal mulai dikeluarkannya Passport

g. Tanggal Habis berlakunya Passport

h. Nomer Registrasi Passport

i. Kantor yang mengeluarkan Passport

j. Nomer Passport

k. Jenis Kelamin Pemegang Passport

l. Nikim

            Dalam Passport harus ada pengesahan dari Pejabat Kantor Keimigrasian  yang berwenang, yaitu  Kepala Kantor Imigrasi  dan juga tandatangan pemegang Passport.

Jika pemegang Passport belum bisa tandatangan maka akan dituliskan : UNABLE TO SIGN.

2. Lembaran VISA                                                                             

Pada halaman belakang terdapat VISA,adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan suatu negara atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah suatu negara yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah negara tersebut.”

Passport yang dimiliki oleh Abraham  adalah merupakan Passport ijin perjalanan yang memiliki ijin VISA perjalanan tujuannya ke CHINA untuk suatu jangka waktu dari tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan 30 November 2009, dengan masa tinggal di Republik Rakyat CHINA paling lama untuk 30 hari saja.

3. Lembaran Stempel / Cap

            Pada lembaran setelah Visa ada lembaran yang berisikan stempel atau cap dari negara tujuan, cap yang diperoleh antara lain :

a. 19 September 2009 : berangkat dari Bandar Udara (Airport) Juanda Surabaya

b. 19 September 2009 : Sampai di Bandar Udara Beijing China

c. 29 September 2009  :  Berangkat dari Bandar Udara Guilin China menuju ke Hongkong

d. 29 September 2009 : Masuk atau sampai di Hongkong (ada Cap Dinas Imigrasi Hongkong)

e. 1 Okt 2009 : Berangkat atau keluar dari Hongkong (Cap dari dinas Imigrasi Hongkong)

f. Cap ijin tinggal selama maksimal 30 hari dari pemerintah China.

Read more »

Ganti rugi non fisik dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum

Ganti rugi  non fisik dalam Pengadaan Tanah untuk

kepentingan Umum

Kasus Posisi

            Tanah merupakan suatu barang yang vital yang dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum karena tanah mempunyai nilai yang cukup tinggi meningat bahwa kebutuhan akan tanah terus meningkat sedangkan ketersediaannya semakin berkurang. Tanah juga mempunyai fungsi sosial yang karena fungsi sosial itu maka wajib bagi warga negara untuk memberikan tanahnya sehingga tanah itu dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan yaitu bahwa tanah tersebut akan digunakan oleh negara untuk jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi , waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal, fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain, bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi,dan distribusi tenaga listrik. Pelepasan hak tanah wajib disertai dengan adanya ganti kerugian karena tanah yang dilepaskan tersebut karena adanya prinsip penghormatan hak atas tanah tersebut.

            Isu hukum, dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah selama ini  sudah termasuk di dalamnya ganti rugi non fisik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan isu hukum tersebut disusun pendapat hukum (legal opinion) sebagai berikut :

I.              Sumber Hukum

1.      UU no.5 Th.1960: tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria

Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

2.  PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 1 angka 11 : Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Pasal 12 : Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk:

a. hak atas tanah;

b. bangunan;

c. tanaman;

d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 13 : (1) Bentuk ganti rugi dapat berupa:

a. uang; dan/atau

b. tanah pengganti; dan/atau

c. pemukiman kembali.

(2) Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.            Isu Hukum

 Pengadaan tanah yang selama dilakukan oleh pemerintah melalui panitia pengadaan tanah apakah di dalamnya  ini  sudah termasuk ganti rugi non fisik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang   berlaku.

III.          Analisis

   Hal-hal yang menyangkut     fisik tanah adalah benda-benda yang dapat diamatiatau dilihat jelas oleh mata manusia dan  telah dinyatakan dalam Perpres No. 65 th. 2006 Tentang Perubahaan Perpres no.36 Th.2005  Pasal 12, yang meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.,dan hal-hal ini telah diperhitungkan oleh Panita Pengadaan tanah dengan menggunakan rumusan yang ada dalam Perpres no. 65 th. 2006 tersebut.

Perhitungan ganti rugi fisik berdasarkan Perpres no.65 th.2006

Pasal 15

(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh

panitia;

b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perpres no.65 th.2006 Pasal 1 angka 11 : Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.       

Sedangkan hal-hal non fisik yang dapat berupa dekatnya jarak sekolah anak dari warga dengan rumah, tanah yang digunakan untuk usaha warga, dekatnya rumah warga dengan sanak saudaranya dan lain sebagainya yang dapat bersifat sosiologis dan ekonomis tidak ada pasal yang merumuskan dan mengaturnya secara jelas. Sehingga perhitungan dan pelaksanaan ganti rugi secara sosial ekonomi tidak dapat digunakan oleh pantia pengadaan tanah.

IV.         Kesimpulan

1. Tidak ada ketentuan dalam UU no. 5 th.1960 dan peraturan-peraturan dibawahnya yang merumuskan dan mengatur tentang perhitungan dan pelaksanaan ganti rugi dalam hal kerugian non fisik bagi warga yang tanahnya dilepaskan.

2. Terdapat kekosongan hukum mengenai perumusan dan pengaturan mengenai rumusan kerugian non fisik yang diatur dalam Pasal1 angka 11 Perpres no.65 th.2006 sehingga pelaksanaan ganti rugi yang selama ini terjadi hanya ganti rugi secara fisik saja.

Read more »

UNCLOS HUKUM LAUT

            Hukum laut dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pesisir, yang berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut berbatasan dengan garis pantai mereka. By the end of the 18th century, it was understood that states had sovereignty over their territorial sea. Pada akhir abad ke-18, dipahami bahwa negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial mereka.

            Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional meminta PBB mempertimbangkan Komisi Hukum Internasional kodifikasi hukum yang ada berkaitan dengan lautan. The commission began working towards this in 1949 and prepared four draft conventions, which were adopted at the first UN Conference on the Law of the Sea: Komisi ini mulai bekerja untuk ini dalam tahun 1949 dan disusun konsep konvensi empat, yang telah diadopsi di Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut:

The First United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I) from February 24 until April 29, 1958. Pertama Konperensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS I) dari 24 Februari hingga tanggal 29 April 1958. UNCLOS I adopted the four conventions, which are commonly known as the 1958 Geneva Conventions: UNCLOS saya mengadopsi empat konvensi, yang umumnya dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1958:

• The Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone; Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan;
• The Convention on the High Seas; Konvensi tentang Laut Tinggi;
• The Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the Konvensi Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hidup dari
• High Seas; and High Seas, dan
• The Convention on the Continental Shelf. Konvensi tentang Landas Kontinen.

While considered to be a step forward, the conventions did not establish a maximum breadth of the territorial sea. Sementara dianggap langkah maju, konvensi tidak mendirikan yang luas maksimum laut teritorial.

The Second United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS II) from March 17 until April 26, 1960. Kedua Konperensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS II) dari Maret 17 sampai April 26, 1960. UNCLOS II did not result in any international agreements. UNCLOS II tidak menghasilkan kesepakatan internasional. The conference once again failed to fix a uniform breadth for the territorial or establish consensus on sovereign fishing rights. Konferensi ini sekali lagi gagal untuk memperbaiki yang luas seragam untuk wilayah atau menetapkan konsensus tentang hak-hak penangkapan ikan berdaulat.

The Third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III) from 1973 to 1982. Ketiga Konperensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III) 1973-1982. UNCLOS III addressed the issues bought up at the previous conferences. UNCLOS III membahas isu membeli di konferensi sebelumnya. Over 160 nations participated in the 9-year convention, which finally came into force on November 14, 1994, 21 years after the first meeting of UNCLOS III and one year after ratification by the sixtieth state. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994, 21 tahun setelah pertemuan pertama UNCLOS III dan satu tahun setelah ratifikasi oleh negara keenam puluh. The first sixty ratifications were almost all developing states. Ratifikasi 61 hampir semua negara berkembang.

A major feature of the convention included the definition of maritime zones- the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone, the continental shelf, the high sea, the international sea-bed area and archipelagic waters. Fitur utama dari konvensi termasuk definisi maritim-laut zona yang teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut tinggi, wilayah laut tempat tidur internasional dan perairan kepulauan. The convention also made provision for the passage of ships, protection of the marine environment, freedom of scientific research, and exploitation of resources. Konvensi tersebut juga membuat penyisihan untuk lewatnya kapal, perlindungan lingkungan laut, kebebasan penelitian ilmiah, dan eksploitasi sumber daya.

Sejak manusia pertama yang ditetapkan atas laut, isu kontrol berdaulat atas lautan telah menjadi keprihatinan yang sedang berlangsung. Prior to the 20th century, the oceans had been subject to the freedom of the seas doctrine. Sebelum abad ke-20, lautan telah tunduk pada kebebasan doktrin laut. This principle, adopted in the 17th century, limited national rights and jurisdiction over a narrow band of water along a nations coast, the rest of the sea being free to all and belonging to none. Prinsip ini, diterapkan dalam abad ke-17, hak nasional terbatas dan yurisdiksi atas sebuah band sempit air sepanjang pantai negara-negara, sisa laut yang bebas untuk semua dan milik tidak ada. Nearly a century later, the "cannon-shot" rule became the basis for determining how much of the adjacent oceans were under the jurisdiction of a nation. Hampir satu abad kemudian, "meriam-shot" aturan menjadi dasar untuk menentukan berapa banyak lautan berdekatan berada di bawah yurisdiksi suatu bangsa. The cannon-shot rule set forth that a nation controlled a territorial sea as far as a projectile could be fired from a cannon based on shore. Aturan meriam-shot ditetapkan bahwa bangsa dikendalikan laut teritorial sejauh proyektil bisa ditembakkan dari sebuah meriam berbasis di pantai. In the 18th century this range was approximate three nautical miles. Pada abad 18 ini adalah perkiraan kisaran tiga mil laut. As time progressed, three miles became the widely accepted range for the territorial sea. ^[1] Dengan berjalannya waktu, tiga mil menjadi kisaran diterima secara luas untuk laut teritorial. ^[1]
Due to the slow pace of technological developments prior to the Industrial Revolution, these simple rules provided effective governance of the world's oceans. Karena lambatnya perkembangan teknologi sebelum Revolusi Industri, aturan-aturan sederhana yang disediakan pemerintahan yang efektif dari lautan di dunia. With the technological developments of the mid-19th and early-20th centuries, however, not only did ships become more powerful, but technology allowed humanity to exploit ocean resources that had never before been envisioned. Dengan perkembangan teknologi dari pertengahan abad ke-19 dan awal ke-20, bagaimanapun, tidak hanya kapal menjadi lebih kuat, tetapi teknologi kemanusiaan diizinkan untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang belum pernah dibayangkan. Fishermen, once limited to areas near their own coasts, were now equipped with vessels that could allow them to stay at sea for months at a time and capture fish harvests that were far from their native waters. Nelayan, sekali terbatas pada daerah dekat pantai mereka sendiri, kini dilengkapi dengan kapal yang dapat memungkinkan mereka untuk tinggal di laut selama berbulan-bulan pada waktu panen dan menangkap ikan yang jauh dari air asli mereka. Virtually unrestrained, fleets from around the world traveled to areas rich in fish-stocks. Hampir tidak terkendali, armada dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke daerah yang kaya ikan-saham. The lack of restraint on the part of these fishermen resulted in fish stocks around the world being depleted without regard to the stability of their numbers. ^[2] Kurangnya pengendalian pada bagian nelayan ini mengakibatkan stok ikan di seluruh dunia yang sedang habis tanpa memperhatikan stabilitas jumlah mereka. ^[2]
Evolving technology also allowed for the exploitation of previously inaccessible off-shore resources, most notably oil (but also diamonds, gravel, and precious metals). Mengembangkan teknologi juga memungkinkan untuk eksploitasi sumber daya yang sebelumnya lepas pantai tidak dapat diakses, terutama minyak (tapi juga berlian, kerikil, dan logam mulia). To illustrate the rapidity of these developments, in 1947 off-shore oil production in the Untuk menggambarkan kecepatan dari perkembangan ini, pada tahun 1947 produksi minyak lepas pantai di Gulf of Mexico was still less than 1 million tons. Teluk Meksiko masih kurang dari 1 juta ton. By 1954, production had grown close to 400 million tons. ^[3] As a matter of perspective, just in the Gulf of Mexico, the United States alone currently produces 218,192 tons daily, for a total of 79.6 million tons annually, reflecting a steadily decreasing trend that began in the 1970's. ^[4] Pada 1954, produksi telah berkembang hampir 400 juta ton. ^[3] Sebagai soal perspektif, hanya di Teluk Meksiko, Amerika Serikat sendiri saat ini memproduksi 218.192 ton setiap hari, untuk total 79.600.000 ton per tahun, mencerminkan terus tren penurunan yang dimulai pada 1970-an. ^[4]

In order to protect local resources, be they biological or mineral, nations began expanding their claims of sovereignty beyond the traditional 3 mile limit. Dalam rangka melindungi sumber daya lokal, baik itu biologis atau mineral, negara mulai memperluas klaim mereka kedaulatan melampaui batas tradisional 3 mil. The first nation to challenge the long-standing freedom of the seas doctrine was the United States. Negara pertama yang menantang kebebasan lama dari doktrin laut adalah Amerika Serikat. On September 28, 1945, President Harry S. Truman signed what has become commonly known as the Truman Proclamation. Pada tanggal 28 September 1945, Presiden Harry S. Truman menandatangani apa yang menjadi dikenal sebagai Proklamasi Truman. The proclamation set a claim of sovereignty by the United States to the outer continental shelf (OCS) and the resources therein as well as establishing the right of the US to establish conservations zones "in areas of the high seas contiguous to the coasts of the United States." ^[5] While recognizing some limited sovereignty over an expanded region of the sea, the proclamation was careful to stipulate that the new US policy did not affect "the right [of] free and unimpeded navigation." ^[6] Proklamasi itu menetapkan klaim kedaulatan oleh Amerika Serikat untuk landas kontinen luar (OCS) dan sumber daya di dalamnya serta mendirikan hak AS untuk mendirikan zona konservasi "di wilayah laut lepas berdekatan dengan pantai Amerika Amerika. " ^[5] Sementara mengakui beberapa kedaulatan terbatas atas suatu wilayah diperluas laut, proklamasi berhati-hati untuk menetapkan bahwa kebijakan AS yang baru tidak mempengaruhi "hak [dari] dan leluasa navigasi gratis". ^[6]
After the United States expanded its claim, it was not long before other nations followed suit. Setelah Amerika Serikat memperluas klaimnya, itu tidak lama sebelum bangsa lain mengikuti. By 1950, Argentina was actively claiming its continental shelf as well as the water column above it, Ecuador , Chile , and Peru were asserting rights over a 200-mile zone in order to protect its biological resources from foreign fleets, and a spate of Arab and Eastern European nations were laying claim to a 12-mile territorial sea. Pada 1950, Argentina adalah aktif mengklaim landas kontinen serta kolom air di atasnya, Ekuador , Chile , dan Peru telah menegaskan hak atas zona 200 mil dalam rangka melindungi sumber daya hayati dari armada asing, dan serentetan Arab dan bangsa-bangsa Eropa Timur meletakkan mengklaim laut teritorial 12 mil. There was a growing understanding, however, that such a fractured regime could not continue. ^[7] Ada pemahaman yang berkembang, bagaimanapun, bahwa seperti rezim retak tidak bisa melanjutkan. ^[7]

UNCLOS I UNCLOS I

Recognizing the conflicts that were resulting from the current regime, the General Assembly adopted resolution 1105 (XI), which called for the convening of the United Nations Convention on the Law of the Sea in Geneva in 1858. Menyadari konflik yang dihasilkan dari rezim saat ini, Majelis Umum mengadopsi resolusi 1105 (XI), yang menyerukan diadakannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1858. Eighty-six nations participated (now commonly referred to as UNCLOS I). Delapan puluh enam negara berpartisipasi (sekarang biasanya disebut sebagai UNCLOS I). The meeting produced four separate conventions ^[8] : 1) the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (established sovereignty rights and rights of passage through the territorial sea, established the Contiguous Zone to extend 12 nautical miles from the baselines, but failed to set standards of limits on the territorial sea); ^[9] 2) the Convention on the High Seas (established access for landlocked nations, expounded on the concept of "flag state," outlawed the transport of slaves, covered piracy, established safety and rescue protocols, established a national duty to prevent pollution, and established rights to laying of undersea cables and pipelines); ^[10] 3) the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (established the right of coastal nations to protect living ocean resources, required nations whose fleets leave their territorial sea to establish conservation measures, and established measures for dispute resolution); ^[11] 4) and the Convention on the Continental Shelf (established the regime governing the superjacent waters and airspace, the laying and maintenance of submarine cables or pipelines, the regime governing navigation, fishing, scientific research and the coastal nation's competence in these areas, delimitation, and tunneling). ^[12] The Convention also produced an Optional Protocol of Signature Concerning the Compulsory Settlement of Disputes (provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, or for submission of the dispute to arbitration or conciliation). ^[13] While UNCLOS I saw a significant development in the international legal regime governing the oceans, there were still many issues left unsettled. Pertemuan ini menghasilkan empat konvensi terpisah ^[8] : 1) Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan (hak kedaulatan didirikan dan hak lintas melalui laut teritorial, mendirikan Zona Bersebelahan untuk memperpanjang 12 mil laut dari garis pantai, tapi gagal untuk menetapkan standar batas laut teritorial); ^[9] 2) Konvensi tentang Laut Tinggi (akses yang ditetapkan untuk negara-negara daratan, diuraikan pada konsep "negara bendera," melarang pengangkutan budak, ditutupi pembajakan, keamanan didirikan dan protokol penyelamatan, menyelenggarakan tugas nasional untuk mencegah polusi, dan hak didirikan untuk peletakan kabel bawah laut dan pipa); ^[10] 3) Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hidup dari Laut Tinggi (dibentuk hak bangsa pesisir untuk melindungi sumber daya hayati laut, negara diperlukan yang meninggalkan armada laut teritorial mereka untuk merumuskan tindakan konservasi, dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk penyelesaian sengketa); ^[11] 4) dan Konvensi tentang Landas Kontinen (mendirikan rezim yang mengatur perairan dan wilayah udara, peletakan dan pemeliharaan kabel laut atau pipa, rezim yang mengatur navigasi, memancing, penelitian ilmiah dan pesisir bangsa kompetensi di wilayah ini, batas, dan tunneling). ^[12] Konvensi ini juga menghasilkan Protokol Opsional Tanda Tangan Mengenai Penyelesaian Wajib Perselisihan (memberikan yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional, atau untuk pengajuan sengketa ke arbitrase atau konsiliasi). ^[13] Sementara UNCLOS saya melihat perkembangan yang signifikan dalam rezim hukum internasional yang mengatur lautan, masih banyak isu kiri gelisah.

UNCLOS II UNCLOS II

In an attempt to deal with the issues that remained unresolved after UNCLOS I, the General Assembly called for a second United Nations Convention on the Law of the Sea (now commonly referred to as UNCLOS II). Dalam upaya untuk menangani isu-isu yang tetap belum terpecahkan setelah UNCLOS I, Majelis Umum menyerukan PBB kedua Konvensi tentang Hukum Laut (sekarang biasanya disebut sebagai UNCLOS II). The parties met for just over a month in early 1960 with the objective of settling the question on the breadth of the territorial seas and fishery limits. Para pihak bertemu selama lebih dari satu bulan pada tahun 1960 awal dengan tujuan menetap pertanyaan pada lebar laut teritorial dan batas perikanan. While the conference adopted two resolutions, the parties were unable to come to consensus on the issues at hand. ^[14] Sementara konferensi yang dianut dua resolusi, para pihak tidak dapat datang ke konsensus pada isu-isu di tangan. ^[14]

UNCLOS III UNCLOS III

Frustrated by the continuing inconsistency in the ocean governance regime, Malta's ambassador to the United Nations, Arvid Pardo, called upon the General Assembly to take action and called for "an effective international regime over the seabed and the ocean floor," that clearly defined national jurisdiction. ^[15] One month later, the General Assembly adopted resolution 2467 A (XXIII) and resolution 2750 C (XXV), which created the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction and called for the convening of a third Law of the Sea meeting to be held in 1973. ^[16] The deliberations lasted for nine years, saw the participation of 160 nations, and concluded in 1982 with the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is now commonly referred to as simply "UNCLOS" or the Law of the Sea Treaty. ^[17] UNCLOS is one of the largest, and likely one of the most important, legal agreements in history. Frustrasi oleh inkonsistensi terus dalam rezim pemerintahan laut, duta besar Malta untuk PBB, Arvid Pardo, meminta Majelis Umum untuk mengambil tindakan dan menyerukan "sebuah rezim internasional yang efektif atas dasar laut dan dasar laut," yang jelas-jelas didefinisikan nasional yurisdiksi. ^[15] Satu bulan kemudian, Majelis Umum mengadopsi resolusi 2467 A (XXIII) dan resolusi 2750 C (XXV), yang menciptakan Komite Penggunaan Damai Laut-Bed dan Samudra Lantai di luar Batas Nasional Yurisdiksi dan menyerukan diadakannya Undang-Undang sepertiga dari pertemuan Laut yang akan diadakan pada tahun 1973. ^[16] Pembahasan berlangsung selama sembilan tahun, melihat partisipasi dari 160 negara, dan menyimpulkan pada tahun 1982 dengan Konvensi PBB tentang Hukum laut, yang sekarang sering disebut hanya sebagai "UNCLOS" atau Hukum Perjanjian Laut. ^[17] UNCLOS adalah salah satu yang terbesar, dan salah satu kemungkinan itu, hukum yang paling perjanjian penting dalam sejarah. The treaty contains 320 articles and 9 annexes. Perjanjian itu berisi 320 artikel dan 9 lampiran. It synthesizes and builds upon the agreements that were developed at the first conference (see UNCLOS I above). Ini mensintesis dan dibangun berdasarkan perjanjian yang telah dikembangkan di konferensi pertama (lihat UNCLOS I di atas). The agreement addresses a myriad of issues including navigational rights of ships and aircraft, limits on the extension of national sovereignty over the oceans, environmental protection of the oceans, conservation of living resources and mining rights. Perjanjian alamat segudang masalah termasuk hak navigasi kapal dan pesawat, batasan pada perpanjangan kedaulatan nasional atas lautan, perlindungan lingkungan laut, konservasi sumber daya hayati dan hak-hak pertambangan.
While UNCLOS was first signed in December of 1982, the agreement did not come into force until November of 1994, a period of nearly 12 years. ^[18] UNCLOS required 60 signatures for ratification and could only enter into force one year after the final nation had ratified or acceded to the treaty. ^[19] The main reason many nations took so long to sign the treaty is because of Article 309, which prohibits nations from taking out reservations to any part of a treaty. Sementara UNCLOS pertama kali ditandatangani pada bulan Desember tahun 1982, perjanjian tersebut tidak mulai berlaku sampai dengan November 1994, jangka waktu hampir 12 tahun. ^[18] UNCLOS diperlukan 60 tanda tangan untuk ratifikasi dan hanya bisa berlaku satu tahun setelah bangsa akhir telah meratifikasi atau menyetujui perjanjian itu. ^[19] Alasan utama banyak bangsa begitu lama untuk menandatangani perjanjian adalah karena Pasal 309, yang melarang bangsa-bangsa dari mengambil reservasi terhadap setiap bagian dari perjanjian. A reservation is a statement made by a nation when accepting a treaty, whereby it excludes or modifies the legal effect of certain provisions of a treaty as those terms apply to the nation accepting the treaty. ^[20] The inability of a nation to take out reservations to particular terms of the treaty caused many nations to hesitate. reservasi adalah pernyataan yang dibuat oleh bangsa ketika menerima sebuah perjanjian, dimana tidak termasuk atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian sebagai istilah-istilah berlaku untuk bangsa menerima perjanjian. ^[20] Ketidakmampuan bangsa untuk mengambil pemesanan syarat tertentu dari perjanjian tersebut menyebabkan banyak negara ragu-ragu. UNCLOS represented a significant number of compromises and some of the terms of the agreement did not sit well with various nations. UNCLOS mewakili sejumlah besar kompromi dan beberapa istilah perjanjian tidak duduk dengan baik dengan berbagai bangsa

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan

Pada 13 Desember 1957 Perdana Menteri Ir Djuanda mendeklarasikan seluruh perairan antarpulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Deklarasi itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang merupakan pernyataan jati diri sebagai negara kepulauan, di mana laut menjadi penghubung antarpulau, bukan pemisah.

Pemerintah, pada tahun 2001 kemudian menetapkan hari Deklarasi Djuanda sebagai Hari Nusantara (Keppres 126 tahun 2001). Sebelum Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, dengan wilayah negara mencakup peninggalan Hindia Belanda, belum menjadi negara kepulauan. Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, batas laut teritorial Indonesia adalah 3 mil laut dari pantai. Maka pada waktu itu, perairan antarpulau adalah wilayah internasional. Wilayah laut kita hanya kira-kira 100.000 km2. Secara fisik pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut.

Deklarasi Djuanda yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan, pada mulanya ditentang negara-negara maju. Namun melalui perjuangan yang panjang dan ulet, melewati dua rezim pemerintah dan tiga rezim politik yang berbeda yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, akhirnya Indonesia mendapat pengakuan internasional di PBB. Pada tahun 1982 lahirlah Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut (2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS) yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (archipelagic principles), sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan oleh Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya.

UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Dengan UNCLOS, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah nasional seluas 3,1 juta km2 wilayah perairan dari hanya 100.000 km2 warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km2 Zone Ekonomi Eksklusif yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Jadilah Indonesia mewujudkan diri sebagai satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai Tanah Air.

Prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (archipelagic principles) dengan lebih 17.500-an pulau adalah anugerah yang luar biasa. Ditambah lagi letak geografis Indonesia yang strategis, di antara dua benua dan dua samudera. Juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Panjang pantai 81.000 km (kedua terpanjang di dunia setelah Canada ) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Namun, bangsa ini belum mengoptimalkan anugerah sebagai negara kepulauan itu demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat Indonesia masih saja terbelenggu sebagai petani dan nelayan miskin. Selain karena pembangunannya masih lebih berorientasi kedaratan, belum berorientasi kelautan, juga karena budaya kerja yang berkultur agrarian konservatif, serta tidak mampu membangun industri maritim yang kompetitif. Juga lantaran inefisiensi birokrasi dan korupsi.

Sumber daya dan hasil-hasil kelautan kita masih terpendam dan kalaupun sudah dieksploitasi atau didayagunakan bukan oleh Indonesia dan untuk Indonesia, melainkan dirampok oleh bangsa-bangsa lain. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kapal-kapal asing menangkapi ikan di perairan Indonesia secara leluasa. Polisi perairan ataupun Angkatan laut kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengatasinya. Padahal pada zaman Bung Karno, Angkatan Laut kita (atas bantuan Uni Soviet) pernah menjadi yang keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Uni Soviet dan Iran.

Syukurlah pada era reformasi ini, pemerintah mulai melirik potensi kelautan kita yang antara lain ditandai dengan membuka kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia pada tahun 1999.

Namun setelah berjalan sewindu, agaknya peran dan ruang lingkup tugas serta sumber daya manusia kedua lembaga ini masih perlu ditingkatkan. Negara (pemerintah) perlu memiliki kebijakan kelautan yang jelas dan visioner, baik dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sember daya ekonominya maupun dalam perekrutan sumber daya manusia pengelolanya.

Kiranya Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia (kini Dewan Kelautan Indonesia) dipercayakan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi. Pemerintah sebaiknya menempatkan dan/atau memosisikan Dewan Kelautan Indonesia menjadi lembaga yang punya peran strategis dalam pengembangan kebijakan kelautan.

Read more »