UNCLOS HUKUM LAUT

            Hukum laut dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pesisir, yang berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut berbatasan dengan garis pantai mereka. By the end of the 18th century, it was understood that states had sovereignty over their territorial sea. Pada akhir abad ke-18, dipahami bahwa negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial mereka.

            Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional meminta PBB mempertimbangkan Komisi Hukum Internasional kodifikasi hukum yang ada berkaitan dengan lautan. The commission began working towards this in 1949 and prepared four draft conventions, which were adopted at the first UN Conference on the Law of the Sea: Komisi ini mulai bekerja untuk ini dalam tahun 1949 dan disusun konsep konvensi empat, yang telah diadopsi di Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut:

The First United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I) from February 24 until April 29, 1958. Pertama Konperensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS I) dari 24 Februari hingga tanggal 29 April 1958. UNCLOS I adopted the four conventions, which are commonly known as the 1958 Geneva Conventions: UNCLOS saya mengadopsi empat konvensi, yang umumnya dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1958:

• The Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone; Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan;
• The Convention on the High Seas; Konvensi tentang Laut Tinggi;
• The Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the Konvensi Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hidup dari
• High Seas; and High Seas, dan
• The Convention on the Continental Shelf. Konvensi tentang Landas Kontinen.

While considered to be a step forward, the conventions did not establish a maximum breadth of the territorial sea. Sementara dianggap langkah maju, konvensi tidak mendirikan yang luas maksimum laut teritorial.

The Second United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS II) from March 17 until April 26, 1960. Kedua Konperensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS II) dari Maret 17 sampai April 26, 1960. UNCLOS II did not result in any international agreements. UNCLOS II tidak menghasilkan kesepakatan internasional. The conference once again failed to fix a uniform breadth for the territorial or establish consensus on sovereign fishing rights. Konferensi ini sekali lagi gagal untuk memperbaiki yang luas seragam untuk wilayah atau menetapkan konsensus tentang hak-hak penangkapan ikan berdaulat.

The Third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III) from 1973 to 1982. Ketiga Konperensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III) 1973-1982. UNCLOS III addressed the issues bought up at the previous conferences. UNCLOS III membahas isu membeli di konferensi sebelumnya. Over 160 nations participated in the 9-year convention, which finally came into force on November 14, 1994, 21 years after the first meeting of UNCLOS III and one year after ratification by the sixtieth state. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994, 21 tahun setelah pertemuan pertama UNCLOS III dan satu tahun setelah ratifikasi oleh negara keenam puluh. The first sixty ratifications were almost all developing states. Ratifikasi 61 hampir semua negara berkembang.

A major feature of the convention included the definition of maritime zones- the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone, the continental shelf, the high sea, the international sea-bed area and archipelagic waters. Fitur utama dari konvensi termasuk definisi maritim-laut zona yang teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut tinggi, wilayah laut tempat tidur internasional dan perairan kepulauan. The convention also made provision for the passage of ships, protection of the marine environment, freedom of scientific research, and exploitation of resources. Konvensi tersebut juga membuat penyisihan untuk lewatnya kapal, perlindungan lingkungan laut, kebebasan penelitian ilmiah, dan eksploitasi sumber daya.

Sejak manusia pertama yang ditetapkan atas laut, isu kontrol berdaulat atas lautan telah menjadi keprihatinan yang sedang berlangsung. Prior to the 20th century, the oceans had been subject to the freedom of the seas doctrine. Sebelum abad ke-20, lautan telah tunduk pada kebebasan doktrin laut. This principle, adopted in the 17th century, limited national rights and jurisdiction over a narrow band of water along a nations coast, the rest of the sea being free to all and belonging to none. Prinsip ini, diterapkan dalam abad ke-17, hak nasional terbatas dan yurisdiksi atas sebuah band sempit air sepanjang pantai negara-negara, sisa laut yang bebas untuk semua dan milik tidak ada. Nearly a century later, the "cannon-shot" rule became the basis for determining how much of the adjacent oceans were under the jurisdiction of a nation. Hampir satu abad kemudian, "meriam-shot" aturan menjadi dasar untuk menentukan berapa banyak lautan berdekatan berada di bawah yurisdiksi suatu bangsa. The cannon-shot rule set forth that a nation controlled a territorial sea as far as a projectile could be fired from a cannon based on shore. Aturan meriam-shot ditetapkan bahwa bangsa dikendalikan laut teritorial sejauh proyektil bisa ditembakkan dari sebuah meriam berbasis di pantai. In the 18th century this range was approximate three nautical miles. Pada abad 18 ini adalah perkiraan kisaran tiga mil laut. As time progressed, three miles became the widely accepted range for the territorial sea. ^[1] Dengan berjalannya waktu, tiga mil menjadi kisaran diterima secara luas untuk laut teritorial. ^[1]
Due to the slow pace of technological developments prior to the Industrial Revolution, these simple rules provided effective governance of the world's oceans. Karena lambatnya perkembangan teknologi sebelum Revolusi Industri, aturan-aturan sederhana yang disediakan pemerintahan yang efektif dari lautan di dunia. With the technological developments of the mid-19th and early-20th centuries, however, not only did ships become more powerful, but technology allowed humanity to exploit ocean resources that had never before been envisioned. Dengan perkembangan teknologi dari pertengahan abad ke-19 dan awal ke-20, bagaimanapun, tidak hanya kapal menjadi lebih kuat, tetapi teknologi kemanusiaan diizinkan untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang belum pernah dibayangkan. Fishermen, once limited to areas near their own coasts, were now equipped with vessels that could allow them to stay at sea for months at a time and capture fish harvests that were far from their native waters. Nelayan, sekali terbatas pada daerah dekat pantai mereka sendiri, kini dilengkapi dengan kapal yang dapat memungkinkan mereka untuk tinggal di laut selama berbulan-bulan pada waktu panen dan menangkap ikan yang jauh dari air asli mereka. Virtually unrestrained, fleets from around the world traveled to areas rich in fish-stocks. Hampir tidak terkendali, armada dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke daerah yang kaya ikan-saham. The lack of restraint on the part of these fishermen resulted in fish stocks around the world being depleted without regard to the stability of their numbers. ^[2] Kurangnya pengendalian pada bagian nelayan ini mengakibatkan stok ikan di seluruh dunia yang sedang habis tanpa memperhatikan stabilitas jumlah mereka. ^[2]
Evolving technology also allowed for the exploitation of previously inaccessible off-shore resources, most notably oil (but also diamonds, gravel, and precious metals). Mengembangkan teknologi juga memungkinkan untuk eksploitasi sumber daya yang sebelumnya lepas pantai tidak dapat diakses, terutama minyak (tapi juga berlian, kerikil, dan logam mulia). To illustrate the rapidity of these developments, in 1947 off-shore oil production in the Untuk menggambarkan kecepatan dari perkembangan ini, pada tahun 1947 produksi minyak lepas pantai di Gulf of Mexico was still less than 1 million tons. Teluk Meksiko masih kurang dari 1 juta ton. By 1954, production had grown close to 400 million tons. ^[3] As a matter of perspective, just in the Gulf of Mexico, the United States alone currently produces 218,192 tons daily, for a total of 79.6 million tons annually, reflecting a steadily decreasing trend that began in the 1970's. ^[4] Pada 1954, produksi telah berkembang hampir 400 juta ton. ^[3] Sebagai soal perspektif, hanya di Teluk Meksiko, Amerika Serikat sendiri saat ini memproduksi 218.192 ton setiap hari, untuk total 79.600.000 ton per tahun, mencerminkan terus tren penurunan yang dimulai pada 1970-an. ^[4]

In order to protect local resources, be they biological or mineral, nations began expanding their claims of sovereignty beyond the traditional 3 mile limit. Dalam rangka melindungi sumber daya lokal, baik itu biologis atau mineral, negara mulai memperluas klaim mereka kedaulatan melampaui batas tradisional 3 mil. The first nation to challenge the long-standing freedom of the seas doctrine was the United States. Negara pertama yang menantang kebebasan lama dari doktrin laut adalah Amerika Serikat. On September 28, 1945, President Harry S. Truman signed what has become commonly known as the Truman Proclamation. Pada tanggal 28 September 1945, Presiden Harry S. Truman menandatangani apa yang menjadi dikenal sebagai Proklamasi Truman. The proclamation set a claim of sovereignty by the United States to the outer continental shelf (OCS) and the resources therein as well as establishing the right of the US to establish conservations zones "in areas of the high seas contiguous to the coasts of the United States." ^[5] While recognizing some limited sovereignty over an expanded region of the sea, the proclamation was careful to stipulate that the new US policy did not affect "the right [of] free and unimpeded navigation." ^[6] Proklamasi itu menetapkan klaim kedaulatan oleh Amerika Serikat untuk landas kontinen luar (OCS) dan sumber daya di dalamnya serta mendirikan hak AS untuk mendirikan zona konservasi "di wilayah laut lepas berdekatan dengan pantai Amerika Amerika. " ^[5] Sementara mengakui beberapa kedaulatan terbatas atas suatu wilayah diperluas laut, proklamasi berhati-hati untuk menetapkan bahwa kebijakan AS yang baru tidak mempengaruhi "hak [dari] dan leluasa navigasi gratis". ^[6]
After the United States expanded its claim, it was not long before other nations followed suit. Setelah Amerika Serikat memperluas klaimnya, itu tidak lama sebelum bangsa lain mengikuti. By 1950, Argentina was actively claiming its continental shelf as well as the water column above it, Ecuador , Chile , and Peru were asserting rights over a 200-mile zone in order to protect its biological resources from foreign fleets, and a spate of Arab and Eastern European nations were laying claim to a 12-mile territorial sea. Pada 1950, Argentina adalah aktif mengklaim landas kontinen serta kolom air di atasnya, Ekuador , Chile , dan Peru telah menegaskan hak atas zona 200 mil dalam rangka melindungi sumber daya hayati dari armada asing, dan serentetan Arab dan bangsa-bangsa Eropa Timur meletakkan mengklaim laut teritorial 12 mil. There was a growing understanding, however, that such a fractured regime could not continue. ^[7] Ada pemahaman yang berkembang, bagaimanapun, bahwa seperti rezim retak tidak bisa melanjutkan. ^[7]

UNCLOS I UNCLOS I

Recognizing the conflicts that were resulting from the current regime, the General Assembly adopted resolution 1105 (XI), which called for the convening of the United Nations Convention on the Law of the Sea in Geneva in 1858. Menyadari konflik yang dihasilkan dari rezim saat ini, Majelis Umum mengadopsi resolusi 1105 (XI), yang menyerukan diadakannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1858. Eighty-six nations participated (now commonly referred to as UNCLOS I). Delapan puluh enam negara berpartisipasi (sekarang biasanya disebut sebagai UNCLOS I). The meeting produced four separate conventions ^[8] : 1) the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (established sovereignty rights and rights of passage through the territorial sea, established the Contiguous Zone to extend 12 nautical miles from the baselines, but failed to set standards of limits on the territorial sea); ^[9] 2) the Convention on the High Seas (established access for landlocked nations, expounded on the concept of "flag state," outlawed the transport of slaves, covered piracy, established safety and rescue protocols, established a national duty to prevent pollution, and established rights to laying of undersea cables and pipelines); ^[10] 3) the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (established the right of coastal nations to protect living ocean resources, required nations whose fleets leave their territorial sea to establish conservation measures, and established measures for dispute resolution); ^[11] 4) and the Convention on the Continental Shelf (established the regime governing the superjacent waters and airspace, the laying and maintenance of submarine cables or pipelines, the regime governing navigation, fishing, scientific research and the coastal nation's competence in these areas, delimitation, and tunneling). ^[12] The Convention also produced an Optional Protocol of Signature Concerning the Compulsory Settlement of Disputes (provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, or for submission of the dispute to arbitration or conciliation). ^[13] While UNCLOS I saw a significant development in the international legal regime governing the oceans, there were still many issues left unsettled. Pertemuan ini menghasilkan empat konvensi terpisah ^[8] : 1) Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan (hak kedaulatan didirikan dan hak lintas melalui laut teritorial, mendirikan Zona Bersebelahan untuk memperpanjang 12 mil laut dari garis pantai, tapi gagal untuk menetapkan standar batas laut teritorial); ^[9] 2) Konvensi tentang Laut Tinggi (akses yang ditetapkan untuk negara-negara daratan, diuraikan pada konsep "negara bendera," melarang pengangkutan budak, ditutupi pembajakan, keamanan didirikan dan protokol penyelamatan, menyelenggarakan tugas nasional untuk mencegah polusi, dan hak didirikan untuk peletakan kabel bawah laut dan pipa); ^[10] 3) Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hidup dari Laut Tinggi (dibentuk hak bangsa pesisir untuk melindungi sumber daya hayati laut, negara diperlukan yang meninggalkan armada laut teritorial mereka untuk merumuskan tindakan konservasi, dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk penyelesaian sengketa); ^[11] 4) dan Konvensi tentang Landas Kontinen (mendirikan rezim yang mengatur perairan dan wilayah udara, peletakan dan pemeliharaan kabel laut atau pipa, rezim yang mengatur navigasi, memancing, penelitian ilmiah dan pesisir bangsa kompetensi di wilayah ini, batas, dan tunneling). ^[12] Konvensi ini juga menghasilkan Protokol Opsional Tanda Tangan Mengenai Penyelesaian Wajib Perselisihan (memberikan yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional, atau untuk pengajuan sengketa ke arbitrase atau konsiliasi). ^[13] Sementara UNCLOS saya melihat perkembangan yang signifikan dalam rezim hukum internasional yang mengatur lautan, masih banyak isu kiri gelisah.

UNCLOS II UNCLOS II

In an attempt to deal with the issues that remained unresolved after UNCLOS I, the General Assembly called for a second United Nations Convention on the Law of the Sea (now commonly referred to as UNCLOS II). Dalam upaya untuk menangani isu-isu yang tetap belum terpecahkan setelah UNCLOS I, Majelis Umum menyerukan PBB kedua Konvensi tentang Hukum Laut (sekarang biasanya disebut sebagai UNCLOS II). The parties met for just over a month in early 1960 with the objective of settling the question on the breadth of the territorial seas and fishery limits. Para pihak bertemu selama lebih dari satu bulan pada tahun 1960 awal dengan tujuan menetap pertanyaan pada lebar laut teritorial dan batas perikanan. While the conference adopted two resolutions, the parties were unable to come to consensus on the issues at hand. ^[14] Sementara konferensi yang dianut dua resolusi, para pihak tidak dapat datang ke konsensus pada isu-isu di tangan. ^[14]

UNCLOS III UNCLOS III

Frustrated by the continuing inconsistency in the ocean governance regime, Malta's ambassador to the United Nations, Arvid Pardo, called upon the General Assembly to take action and called for "an effective international regime over the seabed and the ocean floor," that clearly defined national jurisdiction. ^[15] One month later, the General Assembly adopted resolution 2467 A (XXIII) and resolution 2750 C (XXV), which created the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction and called for the convening of a third Law of the Sea meeting to be held in 1973. ^[16] The deliberations lasted for nine years, saw the participation of 160 nations, and concluded in 1982 with the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is now commonly referred to as simply "UNCLOS" or the Law of the Sea Treaty. ^[17] UNCLOS is one of the largest, and likely one of the most important, legal agreements in history. Frustrasi oleh inkonsistensi terus dalam rezim pemerintahan laut, duta besar Malta untuk PBB, Arvid Pardo, meminta Majelis Umum untuk mengambil tindakan dan menyerukan "sebuah rezim internasional yang efektif atas dasar laut dan dasar laut," yang jelas-jelas didefinisikan nasional yurisdiksi. ^[15] Satu bulan kemudian, Majelis Umum mengadopsi resolusi 2467 A (XXIII) dan resolusi 2750 C (XXV), yang menciptakan Komite Penggunaan Damai Laut-Bed dan Samudra Lantai di luar Batas Nasional Yurisdiksi dan menyerukan diadakannya Undang-Undang sepertiga dari pertemuan Laut yang akan diadakan pada tahun 1973. ^[16] Pembahasan berlangsung selama sembilan tahun, melihat partisipasi dari 160 negara, dan menyimpulkan pada tahun 1982 dengan Konvensi PBB tentang Hukum laut, yang sekarang sering disebut hanya sebagai "UNCLOS" atau Hukum Perjanjian Laut. ^[17] UNCLOS adalah salah satu yang terbesar, dan salah satu kemungkinan itu, hukum yang paling perjanjian penting dalam sejarah. The treaty contains 320 articles and 9 annexes. Perjanjian itu berisi 320 artikel dan 9 lampiran. It synthesizes and builds upon the agreements that were developed at the first conference (see UNCLOS I above). Ini mensintesis dan dibangun berdasarkan perjanjian yang telah dikembangkan di konferensi pertama (lihat UNCLOS I di atas). The agreement addresses a myriad of issues including navigational rights of ships and aircraft, limits on the extension of national sovereignty over the oceans, environmental protection of the oceans, conservation of living resources and mining rights. Perjanjian alamat segudang masalah termasuk hak navigasi kapal dan pesawat, batasan pada perpanjangan kedaulatan nasional atas lautan, perlindungan lingkungan laut, konservasi sumber daya hayati dan hak-hak pertambangan.
While UNCLOS was first signed in December of 1982, the agreement did not come into force until November of 1994, a period of nearly 12 years. ^[18] UNCLOS required 60 signatures for ratification and could only enter into force one year after the final nation had ratified or acceded to the treaty. ^[19] The main reason many nations took so long to sign the treaty is because of Article 309, which prohibits nations from taking out reservations to any part of a treaty. Sementara UNCLOS pertama kali ditandatangani pada bulan Desember tahun 1982, perjanjian tersebut tidak mulai berlaku sampai dengan November 1994, jangka waktu hampir 12 tahun. ^[18] UNCLOS diperlukan 60 tanda tangan untuk ratifikasi dan hanya bisa berlaku satu tahun setelah bangsa akhir telah meratifikasi atau menyetujui perjanjian itu. ^[19] Alasan utama banyak bangsa begitu lama untuk menandatangani perjanjian adalah karena Pasal 309, yang melarang bangsa-bangsa dari mengambil reservasi terhadap setiap bagian dari perjanjian. A reservation is a statement made by a nation when accepting a treaty, whereby it excludes or modifies the legal effect of certain provisions of a treaty as those terms apply to the nation accepting the treaty. ^[20] The inability of a nation to take out reservations to particular terms of the treaty caused many nations to hesitate. reservasi adalah pernyataan yang dibuat oleh bangsa ketika menerima sebuah perjanjian, dimana tidak termasuk atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian sebagai istilah-istilah berlaku untuk bangsa menerima perjanjian. ^[20] Ketidakmampuan bangsa untuk mengambil pemesanan syarat tertentu dari perjanjian tersebut menyebabkan banyak negara ragu-ragu. UNCLOS represented a significant number of compromises and some of the terms of the agreement did not sit well with various nations. UNCLOS mewakili sejumlah besar kompromi dan beberapa istilah perjanjian tidak duduk dengan baik dengan berbagai bangsa

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan

Pada 13 Desember 1957 Perdana Menteri Ir Djuanda mendeklarasikan seluruh perairan antarpulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Deklarasi itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang merupakan pernyataan jati diri sebagai negara kepulauan, di mana laut menjadi penghubung antarpulau, bukan pemisah.

Pemerintah, pada tahun 2001 kemudian menetapkan hari Deklarasi Djuanda sebagai Hari Nusantara (Keppres 126 tahun 2001). Sebelum Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, dengan wilayah negara mencakup peninggalan Hindia Belanda, belum menjadi negara kepulauan. Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, batas laut teritorial Indonesia adalah 3 mil laut dari pantai. Maka pada waktu itu, perairan antarpulau adalah wilayah internasional. Wilayah laut kita hanya kira-kira 100.000 km2. Secara fisik pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut.

Deklarasi Djuanda yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan, pada mulanya ditentang negara-negara maju. Namun melalui perjuangan yang panjang dan ulet, melewati dua rezim pemerintah dan tiga rezim politik yang berbeda yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, akhirnya Indonesia mendapat pengakuan internasional di PBB. Pada tahun 1982 lahirlah Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut (2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS) yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (archipelagic principles), sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan oleh Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya.

UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Dengan UNCLOS, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah nasional seluas 3,1 juta km2 wilayah perairan dari hanya 100.000 km2 warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km2 Zone Ekonomi Eksklusif yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Jadilah Indonesia mewujudkan diri sebagai satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai Tanah Air.

Prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (archipelagic principles) dengan lebih 17.500-an pulau adalah anugerah yang luar biasa. Ditambah lagi letak geografis Indonesia yang strategis, di antara dua benua dan dua samudera. Juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Panjang pantai 81.000 km (kedua terpanjang di dunia setelah Canada ) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Namun, bangsa ini belum mengoptimalkan anugerah sebagai negara kepulauan itu demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat Indonesia masih saja terbelenggu sebagai petani dan nelayan miskin. Selain karena pembangunannya masih lebih berorientasi kedaratan, belum berorientasi kelautan, juga karena budaya kerja yang berkultur agrarian konservatif, serta tidak mampu membangun industri maritim yang kompetitif. Juga lantaran inefisiensi birokrasi dan korupsi.

Sumber daya dan hasil-hasil kelautan kita masih terpendam dan kalaupun sudah dieksploitasi atau didayagunakan bukan oleh Indonesia dan untuk Indonesia, melainkan dirampok oleh bangsa-bangsa lain. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kapal-kapal asing menangkapi ikan di perairan Indonesia secara leluasa. Polisi perairan ataupun Angkatan laut kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengatasinya. Padahal pada zaman Bung Karno, Angkatan Laut kita (atas bantuan Uni Soviet) pernah menjadi yang keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Uni Soviet dan Iran.

Syukurlah pada era reformasi ini, pemerintah mulai melirik potensi kelautan kita yang antara lain ditandai dengan membuka kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia pada tahun 1999.

Namun setelah berjalan sewindu, agaknya peran dan ruang lingkup tugas serta sumber daya manusia kedua lembaga ini masih perlu ditingkatkan. Negara (pemerintah) perlu memiliki kebijakan kelautan yang jelas dan visioner, baik dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sember daya ekonominya maupun dalam perekrutan sumber daya manusia pengelolanya.

Kiranya Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia (kini Dewan Kelautan Indonesia) dipercayakan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi. Pemerintah sebaiknya menempatkan dan/atau memosisikan Dewan Kelautan Indonesia menjadi lembaga yang punya peran strategis dalam pengembangan kebijakan kelautan.

Read more »

Dana Perimbangan keuangan negara

BAB I

PENDAHULUAN

          Negara adalah suatu organisasi yang sangat kompleks sekali . Negara memiliki unsur-unsur yang harus atau mutlak dipenuhi agar suatu negara tersebut benar-benar diakui menjadi sebuah negara. Unsur-unsur Negara menurut Oppenheim, yaitu :

1. Adanya wilayah
2. Adanya rakyat
3. Adanya pemerintahan,dan
4. Adanya pengakuan dari Negara lain

            Indonesia bukan hanya suatu Negara biasa tetapi adalah suatu Negara hukum atau rechstaat yang memiliki unsur-unsur,yaitu :

1. Adanya asas legalitas hukum
2. Pembagian kekuasaan
3. Perlindungan hak dasar
4. Tanggung jawab kekuasaan

            Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara suatu negara juga adalah suatu organisasi yang melaksanakan aktifitas-aktifitas seperti suatu organisasi pada umumnya. Untuk dapat menjalankan lembaga-lembaga negara membutuhkan dana yang tentunya harus diatur secara benar untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan penggunaan keuangan yang ada yang dapat menyebabkan kerugian dalam keuangan negara.

            Tiap-tiap tahun negara Indonesia membuat suatu rencana penggunaan anggaran keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan berikutnya yang dituangkan dalam apa yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun oleh pemerintah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

            Dengan adanya APBN ini maka muncullah  istilah keuangan negara, dan keuangan negara ini menimbulkan suatu hukum keuangan negara karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara.

            Rumusan hukum tentang keuangan negara ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan tentang pengertian Keuangan Negara, yaitu :

“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu,baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

            Keuangan negara dalam arti luas mencakup, antara lain[1] :

1. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
3. Keuangan negara pada badan usaha milik negara atau dan/ atau badan usaha milik daerah.

            Sedangkan keuangan negara dalam arti sempit adalah hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.

            Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah :

1.       hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2.       kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3.       penerimaan negara;

4.       pengeluaran negara;

5.       penerimaan daerah;

6.       pengeluaran daerah;

7.       kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

8.       kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9.       kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

            Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.[2]

            Keuangan negara dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) amandemen sebagai konstitusi tertinggi yaitu pada Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 23E, selain itu juga ada beberapa Undang-undang lain yang mengaturnya yaitu UU Nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU nomor  15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.

                                    Dalam UU APBN, yaitu UU nomor 10 tahun 2011 tentang APBN 2011 dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan mengenai dana perimbangan yang memiliki pengertian yaitu :

                        “ dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.”

            Dalam Pasal tersebut di atas disebutkan mengenai adanya dana yang dialokasikan untuk  pelaksanaan desentralisasi terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

            Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 disebutkan mengenai adanya dana Peimbangan, yang dalam Pasal 1 angka 19 di definisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.

            Selain itu juga diuraikan mengenai Dana Bagi Hasil yang dalam Pasal 1 angka 20 UU nomoe 33 tahun 2004 diuraikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan anka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

            Selain itu juga ada Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pasal 1 angka 21, Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pasal 1 angka 22, dan juga Dana Dekonsentrasi dalam Pasal 1 angka 26, dan masih ada beberapa dana-dana lainnya.

BAB II

P E R M A S A L A H A N

            Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai dana dekonsentrasi. Apakah yang dimaksud dana dekonsentrasi, dan bagaimanakah alur  pemberian dana dekonsentrasi serta pertanggungjawaban dana dekonsentrasi tersebut?

BAB III

P E M B A H A S A N

            Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  dalam Pasal 1 angka 9 memberikan definisi tentang dekonsentrasi, yaitu :

“dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.”

            Dan mengenai dana dekonsentrasi di definisikan sebagai berikut, yaitu :

“ Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.”

            Pengertian dekonsentrasi juga diuraikan dalam PP no. 7 tahun 2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu :

“ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal

di wilayah tertentu.”

            Penyelenggaraan Dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, serta instansi vertical dan pejabat daerah.

            Dalam  Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 87 diuraikan tentang pelaksanaan pemberian dana dekonsentrasi, yaitu bahwa dana dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, dan pengalokasian dana dekonsentrasi adalah untuk kegiatan yang bersifat non fisik.

            Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 Pasal 89 dinyatakan bahwa Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

            Pertanggungjawaban dari dana dekonsentrasi ini dilaksanakan oleh SKPD yang dibentuk oleh gubernur dan SKPD bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tentang seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/pimpinan lembaga negara yang memberikan pelimpahan wewenang.

            Pelaksanaan tentang Dana Dekonsentrasi oleh Gubernur diatur dalam PP nomor 7 tahun 2008 dalam Pasal 11 disebutkan bahwa selain kepada Gubernur pelimpahan kewenangan terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi ini juga diberikan kepada instantsi vertical dan pejabat Pemerintah di daerah. Instansi vertikal tersebut harus berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota dana instansi terkait  tentang dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan evaluasi danpelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan  memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

            Pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi harus mengacu kepada Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selama 1 tahun.

            Perencanaan dalam penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam Pasal 22 PP nomor 7 tahun 2008., yaitu RKA KL yang disusun oleh menteri wajib disetujui oleh DPR dan RKA Kl tersebut  menjadi Satuan Anggaran PerSatuan Kerja (SAPSK),dan SAPSK inilah yang menjadi dasar pelaksanaan dana dekonsentrasi oleh gubernur.

            Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 22

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per

Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.

(10)Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan DIPA serta penetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud 12 dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Untuk penyaluran dan pelaksanaan dana dekonsentrasi diatur dalamPP nomor 7 tahun 2008 Pasal 25 sampai dengan Pasal 26, yaitu :

Pasal 25

(1) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas

Umum Negara.

Penyusunan RKP dan Renja-KL harus juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 156 /PMK.07/2008 yang menyatakan bahwa RKP dan Renja-KL bahwa rencana lokasi dan alokasi program dan kegiatan yang akan dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2008 Pasal 21(2) dan Pasal 50 (2).

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 PP nomor 7 tahun 2008, yaitu :

Pasal 30

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 31

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi.

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi.

b. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuan gan dan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dandesentralisasi.

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

b. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan;

c. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

           

            Salah satu contoh mengenai Dana Dekonsentrasi dalam bidang pendidikan misalnya berupa dana BOS, dana sertifikasi guru dan lain sebagainya. Dana tersebut bisa saja di berikan secara langsung kepada sekolah atau instansi yang dituju dari kas umum negara, tetapi tetap pasti ada pelaporan dan pngawasan mengenai penggunaan dana dekonsentrasi bidang pendidikan tersebut.

           

BAB IV

K E S I M P U L A N

            Tiap-tiap tahun negara Indonesia membuat suatu rencana penggunaan anggaran keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan berikutnya yang dituangkan dalam apa yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun oleh pemerintah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

          Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 disebutkan mengenai adanya dana Perimbangan, yang dalam Pasal 1 angka 19 di definisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Mengenai dana dekonsentrasi di definisikan sebagai berikut, yaitu :

“ Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.”

            Pengertian dekonsentrasi juga diuraikan dalam PP no. 7 tahun 2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu :

“ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.”

            Pelaksana dari dana dekonsentrasi ini adalah SKPD dan pelaporan tentang pelaporan penggunaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur kepada Menteri yang memberikan wewnang dan Menteri Keuangan.

           

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad  Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara,Rajawali Pers, Jakarta 2008

http://palembang.bpk.go.id/web/?page_id=1495

www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/248~PMK.07~2010Per.HTM

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara          

---

[1] Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, 2008, Hal 3

    [2]  Ibid  Hal 8

Read more »