HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM 3 KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM 3 KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

            Manusia adalah subyek hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak asasi (HAM) yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia haruslah saling hormat dan menghormati dalam pelaksanaan hak asasinya sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi.

            Manusia yang adalah makhluk sosial dan hidup dalam suatu wilayah tertentu cenderung untuk membentuk suatu negara untuk dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat dengan baik. Negara yang ada juga ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini warga negaranya.

            Ada banyak peristiwa deklarasi mengenai hak asasi manusia yang tercetus misalnya The Magna Charta tahun 1215, The Petition of Rights tahun 1628, The Act of Settlement tahun 1701, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya.

            Dalam perkembangannya hak asasi manusia yang dikenal dengan fundamental rights yang meliputi moral rights dan legal rights. Dan pada saat ini dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia telah tercantum dalam konstitusi negara-negara di dunia. Dengan dicantumkannya hak asasi manusia dalam konstitusi maka adalah kewajiban setiap negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya,dan kewajiban setiap orang untukmenghormati hak asasi sesama manusia.

            Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa :

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.

(Meriam Budiardjo; 1980 : 120)

          Frans Magnis Suseno mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat/negara kepadanya. Karena itu hak-hak asasi manusia bisa saja diabaikan dan dilanggar oleh negara, tetapi tidak bisa dibikin tidak berlaku. Menurut paham hak-hak asasi manusia setiap negara wajib berat menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia. Manusia berhak dihormati hak-hak asasinya karena ia manusia.

            Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam menimbang huruf b ditentukan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

            Ada beberapa pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right ,yaitu hakyang melekat kepada setiap orang sebagai pribadi individu dalam hakekatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, dan martabat yang mulia.
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right , yaitu Hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi. Hak ini malahan memberikan perlindungan agar setiap orang dijauhkan dari sasaran penyiksaan. Timbulnya hak sipil dan politik ini sebagian didasari oleh keinginan untuk terhindar dari kekuasaan diktator.
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right,yaitu hak untuk diperkakukan sama dalam hukum dan pemerintahan.
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths : hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan akitivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh.
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights, yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum oleh perangkat-perangkat hukum serta undang-undang yang berlaku.
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right : Hak asasi manusia bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan. yang diatur dalam Pasal 15 UU no 11 tahun 2005 tentang  Hak Sosial Kebudayaan, yang menyatakan bahwa Negara mengakui hak setiap orang untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati hasil kemajuan ilmu dan aplikasinya, serta mendapat keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material dari produk-produk keilmuan, kesusasteraan, dan kesenian yang merupakan hasil karyanya.
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

            Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 3 konstitusi yang pernah berlaku yaitu antara lain UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950 dan UUD Sementara Republik Indonesia 1950.

            Di dalam 3 (tiga) Konstitusi tersebut telah tercantum juga mengenai hak asasi manusia yang isinya melindungi hak-hak.dasar dari setiap warga negaranya.

II. PERMASALAHAN

            Pasal-pasal mana saja yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dalam baik di dalam UUD NKRI 1945, Konstitusi RIS 1950, serta UUDS 1950 ?

III. PEMBAHASAN

            Dibawah ini akan  dibandingkan pasal-pasal dalam 3 konstitusi yang isinya mengatur tentang hak asasi manusia.

No	UUD 1945 (AMANDEMEN)	KONSTITUSI RIS	UUD SEMENTARA 1950
1	Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 E(3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.	Pasal 19 : setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20 : hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekadar perlu dijamin dalam peraturan perundang-undangan.	Pasal 19 : setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20 : hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.
2	Pasal 28E : setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan. Memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 29(2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.	Pasal 18 : setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan,mengamalkan, beribadat,menaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka. Pasal 9 (1) : setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara. (2) : setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga Negara atau penduduk kembali ke situ	Pasal 18 : setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. Pasal 9 (1) : setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara. (2) : setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga Negara atau penduduk kembali ke situ.
3	Pasal 28B (1) : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
4	Pasal 28B(2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5	Pasal 28C : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
6	Pasal 28D(1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.	Pasal 13(1) : setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak. Pasal 7(2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 12	Pasal 13(1) : setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak. Pasal 7(2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15.
7	Pasal 28D(2) : setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	Pasal 27(2) : setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia. Pasal 28 : setiap orang berhak mendirikan serikat sekerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi kepentingannya.	Pasal 28(1) : setiap warga negara, sesuai dengan kecakapannya berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28(2) : setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil. Pasal 29 : setiap orang berhak mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentinannya.
8	Pasal 28D(3) : setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.	Pasal 22(1) : setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 22(2) : setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.	Pasal 23(1) : setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 23(2a) : setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.
9	Pasal 28D(4) : setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
10	Pasal 28F : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki,menyimpan,mengolah , dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Pasal 17 : kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, selain daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu.	Pasal 17 : kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, selain dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu.
11	Pasal 28G(1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
12	Pasal 28G(2) : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yg merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Pasal 11 : tiada seorang juga pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau di hukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.	Pasal 11 : Tiada seorang jua pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.
13	Pasal 28H(1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	Pasal 16(1) : Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat.	Pasal 16(1) :  Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat.
14	Pasal 28H(2) : setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
15	Pasal 28H (3) : setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.	Pasal 30 : kebebasan melakukan pekerjaan social dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untukmaksud-maksud itu diakui.	Pasal 31 : kebebasan melakukan pekerjaan social dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untukmaksud-maksud itu diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadapitu menurut peraturan undang-undang.
16	Pasal 28H(4) : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.	Pasal 25 : setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pasal 25(2) : seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 8 : sekalian orang yang berada di daerah nrgara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.	Pasal 26(1) : setiap orang berhakj mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pasal 26(2) :Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 8 : sekalian orang yang berada di daerah nrgara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.
17	Pasal 28I(1) : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.	Pasal 7 (1): Setiap orang diakui sebagai manusis pribadi terhadap undang-undang. Pasal 10 : Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur, atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun tujuannya kepada itu , dilarang.	Pasal 7 (1): Setiap orang diakui sebagai manusis pribadi terhadap undang-undang. Pasal 10 : Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur, atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun tujuannya kepada itu , dilarang.
18	Pasal 28I(2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
19	Pasal 28I(3) : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
20	Pasal 31 (1) : Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.	Pasal 29 (1) : Mengajar adalah bebas, dengan tidak menguragi, pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang Pasal 29(2) : Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas.	Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. (2): Memilih pengajaran yang akan diikuti dalah bebas. (3) :  Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan  undang-undang.
21	Pasal 30(1) : tiap-tiap warga Negara berhak dn wajib iktu serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.	Pasal 23: setiap warga Negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan.	Pasal 24 : setiap warga Negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara.

            Dari uraian pasal-pasaldalam tabel di atas telah jelas disebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam 3 konstitusi yang saat ini berlaku dan pernah berlaku di Indonesia. Dalam pasal-pasal di atas jelas telah diatur mengenai hak pribadi, hak sosial budaya, hak  asasi peradilan, hak asasi   ekonomi, hak asasi sipil dan politik, hak asasi hukum.

No	Kategori Hak Asasi manusia	Pasal UUD 1945 (Amandemen)	Pasal KONSTITUSI RIS	Pasal UUD SEMENTARA 1950
1	Hak asasi Pribadi	Pasal 28 E, Pasal 29	Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal  21, pasal  8	Pasal 18, Pasal 19,  Pasal 20, Pasal  21, pasal 8
2	Hak  asasi Sosial Budaya	Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 (1), Pasal 28C ayat (1),  Pasal 28I ayat (3)	Pasal  29, pasal 30, pasal 16	Pasal 16,pasal 30,pasal 31
3	Hak asasi peradilan	pasal 28D	Pasal 7(4), pasal 13,	Pasal 7(4), pasal 13
4	Hak asasi Ekonomi	Pasal 27 ayat (2),  Pasal 28D ayat (2)	Pasal 25	Pasal 26
5	Hak Asasi sipil dan politik	Pasal 30 (1),	Pasal 23, Pasal 22	Pasal 24, Pasal 23
6	Hak Asasi Hukum	Pasal 28  I(1),(2)	Pasal 14, pasal 15,pasal 7(1,2,3)	Pasal 7(1),(2),(3); pasal 14,pasal 15

IV. KESIMPULAN

            Pengertian atau definisi dari hak asasi manusia menurut Meriam Budihardjo adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.(Meriam Budiardjo; 1980 : 120)

            Hak asasi manusia dibagi menjadi 6 kategori hak yaitu hak asasi pribadi, hak asasi peradilan, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya, asasi ekonomi, hak asasi politik.

            Konstitusi – konstitusi yang ada di Indonesia mengatur dan melindungi hak asasi-hak asasi yang ada bagi setiap warga negaranya dan menjamin hak-hak tersebut dari setiap pelanggaran yang ada.

            Undang-Undang No39 tahun 1999 adalah Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan melindungi hak-hak asasi manusia.