Dana Perimbangan keuangan negara

BAB I

PENDAHULUAN

          Negara adalah suatu organisasi yang sangat kompleks sekali . Negara memiliki unsur-unsur yang harus atau mutlak dipenuhi agar suatu negara tersebut benar-benar diakui menjadi sebuah negara. Unsur-unsur Negara menurut Oppenheim, yaitu :

1. Adanya wilayah
2. Adanya rakyat
3. Adanya pemerintahan,dan
4. Adanya pengakuan dari Negara lain

            Indonesia bukan hanya suatu Negara biasa tetapi adalah suatu Negara hukum atau rechstaat yang memiliki unsur-unsur,yaitu :

1. Adanya asas legalitas hukum
2. Pembagian kekuasaan
3. Perlindungan hak dasar
4. Tanggung jawab kekuasaan

            Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara suatu negara juga adalah suatu organisasi yang melaksanakan aktifitas-aktifitas seperti suatu organisasi pada umumnya. Untuk dapat menjalankan lembaga-lembaga negara membutuhkan dana yang tentunya harus diatur secara benar untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan penggunaan keuangan yang ada yang dapat menyebabkan kerugian dalam keuangan negara.

            Tiap-tiap tahun negara Indonesia membuat suatu rencana penggunaan anggaran keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan berikutnya yang dituangkan dalam apa yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun oleh pemerintah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

            Dengan adanya APBN ini maka muncullah  istilah keuangan negara, dan keuangan negara ini menimbulkan suatu hukum keuangan negara karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara.

            Rumusan hukum tentang keuangan negara ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan tentang pengertian Keuangan Negara, yaitu :

“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu,baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

            Keuangan negara dalam arti luas mencakup, antara lain[1] :

1. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
3. Keuangan negara pada badan usaha milik negara atau dan/ atau badan usaha milik daerah.

            Sedangkan keuangan negara dalam arti sempit adalah hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.

            Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah :

1.       hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2.       kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3.       penerimaan negara;

4.       pengeluaran negara;

5.       penerimaan daerah;

6.       pengeluaran daerah;

7.       kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

8.       kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9.       kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

            Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.[2]

            Keuangan negara dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) amandemen sebagai konstitusi tertinggi yaitu pada Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 23E, selain itu juga ada beberapa Undang-undang lain yang mengaturnya yaitu UU Nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU nomor  15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.

                                    Dalam UU APBN, yaitu UU nomor 10 tahun 2011 tentang APBN 2011 dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan mengenai dana perimbangan yang memiliki pengertian yaitu :

                        “ dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.”

            Dalam Pasal tersebut di atas disebutkan mengenai adanya dana yang dialokasikan untuk  pelaksanaan desentralisasi terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

            Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 disebutkan mengenai adanya dana Peimbangan, yang dalam Pasal 1 angka 19 di definisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.

            Selain itu juga diuraikan mengenai Dana Bagi Hasil yang dalam Pasal 1 angka 20 UU nomoe 33 tahun 2004 diuraikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan anka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

            Selain itu juga ada Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pasal 1 angka 21, Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pasal 1 angka 22, dan juga Dana Dekonsentrasi dalam Pasal 1 angka 26, dan masih ada beberapa dana-dana lainnya.

BAB II

P E R M A S A L A H A N

            Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai dana dekonsentrasi. Apakah yang dimaksud dana dekonsentrasi, dan bagaimanakah alur  pemberian dana dekonsentrasi serta pertanggungjawaban dana dekonsentrasi tersebut?

BAB III

P E M B A H A S A N

            Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  dalam Pasal 1 angka 9 memberikan definisi tentang dekonsentrasi, yaitu :

“dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.”

            Dan mengenai dana dekonsentrasi di definisikan sebagai berikut, yaitu :

“ Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.”

            Pengertian dekonsentrasi juga diuraikan dalam PP no. 7 tahun 2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu :

“ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal

di wilayah tertentu.”

            Penyelenggaraan Dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, serta instansi vertical dan pejabat daerah.

            Dalam  Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 87 diuraikan tentang pelaksanaan pemberian dana dekonsentrasi, yaitu bahwa dana dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, dan pengalokasian dana dekonsentrasi adalah untuk kegiatan yang bersifat non fisik.

            Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 Pasal 89 dinyatakan bahwa Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

            Pertanggungjawaban dari dana dekonsentrasi ini dilaksanakan oleh SKPD yang dibentuk oleh gubernur dan SKPD bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tentang seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/pimpinan lembaga negara yang memberikan pelimpahan wewenang.

            Pelaksanaan tentang Dana Dekonsentrasi oleh Gubernur diatur dalam PP nomor 7 tahun 2008 dalam Pasal 11 disebutkan bahwa selain kepada Gubernur pelimpahan kewenangan terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi ini juga diberikan kepada instantsi vertical dan pejabat Pemerintah di daerah. Instansi vertikal tersebut harus berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota dana instansi terkait  tentang dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan evaluasi danpelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan  memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

            Pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi harus mengacu kepada Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selama 1 tahun.

            Perencanaan dalam penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam Pasal 22 PP nomor 7 tahun 2008., yaitu RKA KL yang disusun oleh menteri wajib disetujui oleh DPR dan RKA Kl tersebut  menjadi Satuan Anggaran PerSatuan Kerja (SAPSK),dan SAPSK inilah yang menjadi dasar pelaksanaan dana dekonsentrasi oleh gubernur.

            Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 22

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per

Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.

(10)Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan DIPA serta penetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud 12 dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Untuk penyaluran dan pelaksanaan dana dekonsentrasi diatur dalamPP nomor 7 tahun 2008 Pasal 25 sampai dengan Pasal 26, yaitu :

Pasal 25

(1) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas

Umum Negara.

Penyusunan RKP dan Renja-KL harus juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 156 /PMK.07/2008 yang menyatakan bahwa RKP dan Renja-KL bahwa rencana lokasi dan alokasi program dan kegiatan yang akan dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2008 Pasal 21(2) dan Pasal 50 (2).

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 PP nomor 7 tahun 2008, yaitu :

Pasal 30

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 31

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi.

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi.

b. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuan gan dan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dandesentralisasi.

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

b. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan;

c. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

           

            Salah satu contoh mengenai Dana Dekonsentrasi dalam bidang pendidikan misalnya berupa dana BOS, dana sertifikasi guru dan lain sebagainya. Dana tersebut bisa saja di berikan secara langsung kepada sekolah atau instansi yang dituju dari kas umum negara, tetapi tetap pasti ada pelaporan dan pngawasan mengenai penggunaan dana dekonsentrasi bidang pendidikan tersebut.

           

BAB IV

K E S I M P U L A N

            Tiap-tiap tahun negara Indonesia membuat suatu rencana penggunaan anggaran keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan berikutnya yang dituangkan dalam apa yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun oleh pemerintah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

          Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 disebutkan mengenai adanya dana Perimbangan, yang dalam Pasal 1 angka 19 di definisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Mengenai dana dekonsentrasi di definisikan sebagai berikut, yaitu :

“ Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.”

            Pengertian dekonsentrasi juga diuraikan dalam PP no. 7 tahun 2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu :

“ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.”

            Pelaksana dari dana dekonsentrasi ini adalah SKPD dan pelaporan tentang pelaporan penggunaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur kepada Menteri yang memberikan wewnang dan Menteri Keuangan.

           

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad  Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara,Rajawali Pers, Jakarta 2008

http://palembang.bpk.go.id/web/?page_id=1495

www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/248~PMK.07~2010Per.HTM

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara          

---

[1] Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, 2008, Hal 3

    [2]  Ibid  Hal 8