Ganti rugi non fisik dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum

Ganti rugi  non fisik dalam Pengadaan Tanah untuk

kepentingan Umum

Kasus Posisi

            Tanah merupakan suatu barang yang vital yang dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum karena tanah mempunyai nilai yang cukup tinggi meningat bahwa kebutuhan akan tanah terus meningkat sedangkan ketersediaannya semakin berkurang. Tanah juga mempunyai fungsi sosial yang karena fungsi sosial itu maka wajib bagi warga negara untuk memberikan tanahnya sehingga tanah itu dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan yaitu bahwa tanah tersebut akan digunakan oleh negara untuk jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi , waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal, fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain, bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi,dan distribusi tenaga listrik. Pelepasan hak tanah wajib disertai dengan adanya ganti kerugian karena tanah yang dilepaskan tersebut karena adanya prinsip penghormatan hak atas tanah tersebut.

            Isu hukum, dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah selama ini  sudah termasuk di dalamnya ganti rugi non fisik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan isu hukum tersebut disusun pendapat hukum (legal opinion) sebagai berikut :

I.              Sumber Hukum

1.      UU no.5 Th.1960: tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria

Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

2.  PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 1 angka 11 : Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Pasal 12 : Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk:

a. hak atas tanah;

b. bangunan;

c. tanaman;

d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 13 : (1) Bentuk ganti rugi dapat berupa:

a. uang; dan/atau

b. tanah pengganti; dan/atau

c. pemukiman kembali.

(2) Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.            Isu Hukum

 Pengadaan tanah yang selama dilakukan oleh pemerintah melalui panitia pengadaan tanah apakah di dalamnya  ini  sudah termasuk ganti rugi non fisik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang   berlaku.

III.          Analisis

   Hal-hal yang menyangkut     fisik tanah adalah benda-benda yang dapat diamatiatau dilihat jelas oleh mata manusia dan  telah dinyatakan dalam Perpres No. 65 th. 2006 Tentang Perubahaan Perpres no.36 Th.2005  Pasal 12, yang meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.,dan hal-hal ini telah diperhitungkan oleh Panita Pengadaan tanah dengan menggunakan rumusan yang ada dalam Perpres no. 65 th. 2006 tersebut.

Perhitungan ganti rugi fisik berdasarkan Perpres no.65 th.2006

Pasal 15

(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh

panitia;

b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perpres no.65 th.2006 Pasal 1 angka 11 : Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.       

Sedangkan hal-hal non fisik yang dapat berupa dekatnya jarak sekolah anak dari warga dengan rumah, tanah yang digunakan untuk usaha warga, dekatnya rumah warga dengan sanak saudaranya dan lain sebagainya yang dapat bersifat sosiologis dan ekonomis tidak ada pasal yang merumuskan dan mengaturnya secara jelas. Sehingga perhitungan dan pelaksanaan ganti rugi secara sosial ekonomi tidak dapat digunakan oleh pantia pengadaan tanah.

IV.         Kesimpulan

1. Tidak ada ketentuan dalam UU no. 5 th.1960 dan peraturan-peraturan dibawahnya yang merumuskan dan mengatur tentang perhitungan dan pelaksanaan ganti rugi dalam hal kerugian non fisik bagi warga yang tanahnya dilepaskan.

2. Terdapat kekosongan hukum mengenai perumusan dan pengaturan mengenai rumusan kerugian non fisik yang diatur dalam Pasal1 angka 11 Perpres no.65 th.2006 sehingga pelaksanaan ganti rugi yang selama ini terjadi hanya ganti rugi secara fisik saja.